JBN NEWS | JAKARTA — Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto, ternyata belum sepenuhnya sampai ke meja makan rakyat. Di pelosok desa, warga masih mengandalkan pinjaman beras demi bertahan hidup sehari-hari, sementara MBG lebih banyak tampil di panggung seremonial dan layar televisi.
"Di layar TV, program MBG terlihat cemerlang. Tapi faktanya, rakyat di desa-desa masih pinjam beras untuk makan hari ini. Ini menunjukkan bahwa fondasi kebutuhan dasar masyarakat belum terpenuhi," kata Ridwan Gema Puan, relawan Presiden Prabowo dan pengamat sosial-politik, pada Minggu (14/9).
Menurut data hasil Pemilu 2024, Gerindra yang dipimpin Presiden Prabowo kini menduduki posisi tiga besar di parlemen:
- DPR RI → 86 kursi
- DPRD Provinsi → 323 kursi
- DPRD Kabupaten/Kota → 2.569 kursi
Dengan asumsi rata-rata dana reses Rp 350 juta per legislator per tahun (mengacu pada standar RAPBN dan RAPBD masing-masing daerah), potensi total dana reses yang dikelola Gerindra mencapai sekitar Rp 1,042 triliun, dengan rincian:
- DPR RI → Rp 30,1 miliar
- DPRD Provinsi → Rp 113,05 miliar
- DPRD Kabupaten/Kota → Rp 899,15 miliar
Jumlah ini cukup signifikan untuk memperluas distribusi MBG hingga ratusan ribu anak sekolah di pelosok.
Kajian ilmiah soal tata kelola reses menunjukkan tiga kendala utama:
- Efektivitas terbatas – aspirasi yang masuk APBD hanya tercapai sekitar 50%.
- Salah arah – sebagian besar dana diarahkan ke proyek infrastruktur kecil, bukan pangan atau gizi.
- Minim transparansi – pengawasan lemah, laporan penggunaan reses tidak seragam.
"Kalau reses ini ibarat jembatan, maka jembatan itu roboh sebelum rakyat bisa melintas. Yang lewat hanya kepentingan elite," ujar Ridwan Gema Puan.
Sebagai Presiden sekaligus Ketua Partai besar dengan kursi legislatif gemuk, Prabowo memiliki kuasa penuh untuk mengarahkan fraksinya.
"Kalau memang serius, Presiden Prabowo harus menyerukan partainya agar dana reses DPR dan DPRD diarahkan untuk mempercepat dan memperluas MBG. Dengan begitu, program ini tidak berhenti sebagai slogan, tapi benar-benar menyentuh rakyat," tegas Ridwan.
Demokrasi sejati, kata Ridwan, bukan sekadar kursi parlemen atau hitungan suara pemilu. Demokrasi hadir di meja makan rakyat, beras cukup, lauk bergizi, dan kepastian hidup yang layak.
Selama dana reses tetap menjadi jatah dewan untuk pencitraan, sementara MBG jalan di tempat, rakyat akan terus menanggung lapar. Padahal, di tangan Gerindra saja, ada potensi Rp 1 triliun per tahun yang bisa dijadikan bahan bakar perubahan. Tinggal apakah Presiden Prabowo memilih menyalurkannya ke perut rakyat, atau membiarkannya jadi panggung kosong di Senayan.(sa/by)
