JBN NEWS ■ Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) kesehatan gelar rapat forum koordinasi pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan Kabupaten Luwu Utara di Aula Kantor Kejaksaan Negeri Luwu Utara, pada Kamis (20/5/2021).
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kepala Kejaksaan Negeri Luwu Utara.
Kepala Kejaksaan Negeri Luwu Utara, Haedar Sambutannya mengatakan, bahwa tujuan dari pertemuan kita hari ini untuk mengevakuasi kepatuhan-kepatuhan Badan Usaha terhadap pendaftaran maupun Iuran BPJS Kesehata, serta membangun sinergitas antara anggota forum dalam mendukung pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional dimana tugas tersebut adalah memberi jaminan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
"Saya juga berharap dengan adanya forum ini dihasilkan kesepakatan bersama agar dapat satu langkah dalam pengawasan maupun kepatuhan terutama pada badan usaha sehingga badan usaha dapat mematuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perundangan undangan," jelasnya.
Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Palopo, Harbu Hakim menuturkan bahwa kegiatan ini adalah kegiatan rutin dalam sinergilitas lintas sektor untuk upaya pengawasan kepatuhan para pengguna BPJS Kesehatan.
"Bersama sama kita mengawal program JKn. Bpjs kesehatan untuk membantu pemerintah dalam hal kesehatan," tuturnya.
Harbu Hakim melanjutkan bahwa sistem jaminan sosial nasional meliputi 3 Azas yakni kemanusiaan, manfaat, kesehatan sosial bagi seluruh rakyat indonesia, 5 program yang meliputi jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, jaminan tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian.
"Serta 9 prinsip yakni kegotong-royongan, nirlaba, Keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan wajib, dana manfaat dan yang terakhir hasil pengelolaan dana digunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan sebesar-besarnya kepentingan peserta. Bpjs juga hanya memiliki satu rekening dimana semua iyuran Bpjs masuk di rekening tersebut," jelasnya.
■ Putri
