JBN NEWS ■ Beberapa program dan kebijakan Pemerintah dalam upaya penanggulangan dampak pandemi Covid-19 telah diluncurkan. Namun begitu, ada beberapa program yang mendapat sorotan masyarakat, karena ada yang dirasa kurang tepat dan masih lambat.
Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Matalitti, kemudian meminta Presiden untuk jangan ragu melakukan evaluasi terhadap program-program yang sedang dijalankan selama ini.
Hal tersebut disampaikan LaNyalla di Surabaya, seusai bertemu dengan sejumlah elemen masyarakat dalam upaya pengawasan dan pemantauan situasi lapangan di beberapa kota dan kabupaten di Jawa Timur.
“Saya sengaja tetap dan ikut turun ke lapangan agar melihat sendiri. Karena dari dulu saya tidak percaya kertas-kertas laporan. Saya harus cek dan bertemu langsung dengan masyarakat,” ucap dia, kemarin, di Surabaya.
Menurut LaNyalla bahwa program yang paling banyak disorot masyarakat, yakni kartu pra-kerja. Program ini sebenarnya sangat tepat dan pas. Tentu saja apabila diterapkan dalam situasi normal. Kenapa? Karena konsep dasar program ini lebih untuk menyiapkan calon angkatan kerja baru atau demi mencetak wirausahawan baru. Namun menjadi kurang tepat sebagai jurus penanggulangan dampak pandemi Covid-19.
“Hari ini situasi kita berbeda drastis. Dunia usaha banyak yang collapse, daya beli masyarakat turun, PHK resmi maupun tak resmi. Dengan pola karyawan di rumahkan, ada jutaan jumlahnya, orang butuh uang untuk sekedar makan ada di mana-mana.
Sementara biaya hidup, khususnya di kota dan wilayah urban cukup tinggi. Nah, mereka tidak butuh dibelikan modul pelatihan oleh Pemerintah, tetapi substitusi atas kehilangan penghasilan karena di PHK atau di rumahkan,” papar LaNyalla.
Karena itu pula, sangat wajar apabila biaya program kartu pra-kerja dengan total alokasi Rp. 20 trilyun. Dengan rincian biaya untuk pelatihan online Rp. 5,6 trilyun. Biaya insentif Rp. 13,45 trilyun dan biaya Survei Rp. 840 milyar.
“Hanya komponen biaya insentif saja yang bisa diterima dalam bentuk tunai sebesar Rp. 600 ribu per bulan oleh pemegang kartu pra-kerja. Sisanya untuk membayar mitra Pemerintah. Ini mungkin perlu dievaluasi agar semua dialihkan dulu ke masyarakat. Prioritas kita masyarakat tersubstitusi atas hilangnya mata pencaharian mereka,” ucap orang nomor satu di DPD RI.
Ditambagkan LaNyalla bahwa dana penanggulangan Covid-19 Rp 405,1 trilyun yang disediakan Pemerintah, disebut masih tergolong sangat sedikit dibanding alokasi yang disiapkan sejumlah negara lain.
“Nah apalagi kalau dirasa sangat terbatas, seharusnya sangat selektif dan efektif penggunaannya. Bayangkan biaya survei Rp 800 milyar. Angka ini besar lho kalau dibelikan beras. Sebaiknya prioritas sekarang masyarakat yang miskin. Karena mereka kesulitan untuk makan, harus dijamin bisa makan. Itu dulu,” pungkas pendiri Yayasan LaNyalla Academia tersebut.
■ T-YADI/GOES
