Sudaryono Perketat Pengawasan MBG, Digitalisasi Belanja SPPG Ditargetkan Januari 2027

JBN NEWS
Rabu, 18 November 2026 | 21:08 WIB Last Updated 2026-11-18T14:08:25Z
 

JAKARTA, JBN NEWS – Badan Gizi Nasional (BGN) memperkuat arah pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui penajaman sasaran penerima manfaat, pengawasan keamanan pangan, dan pembenahan tata kelola dalam agenda transformasi MBG 2.0.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan, penyesuaian sasaran atau refocusing diperlukan agar program tersebut lebih menjangkau kelompok masyarakat yang membutuhkan, bukan sekadar memperluas jumlah penerima manfaat.

“Refocusing ini kami lakukan agar program semakin tepat sasaran,” kata Sudaryono.

Dalam evaluasi 100 hari kepemimpinannya, BGN mendorong pemutakhiran data penerima manfaat dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi di lingkungan satuan pendidikan.

Prioritas juga diarahkan ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), daerah dengan prevalensi stunting tinggi, serta kelompok rentan yang mencakup ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

BGN juga berupaya memperluas pemerataan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), terutama di wilayah yang belum mendapatkan akses layanan secara memadai.

Pengawasan dan Digitalisasi Diperkuat

Selain penajaman sasaran, transformasi MBG 2.0 mencakup penguatan pengawasan, keamanan pangan, transparansi penggunaan anggaran, dan akuntabilitas penyelenggara.

Sudaryono menekankan pentingnya validasi data serta sistem pengawasan digital untuk mencegah penyimpangan dalam pelaksanaan program.

“Data harus terverifikasi dan yang fiktif harus dicoret. Alur kerja juga harus bisa dimonitor melalui sistem digital,” ujarnya pada 29 Oktober 2026.

Pembenahan juga menyasar pola kerja sama dengan mitra pengelola SPPG. BGN menyatakan akan memperkuat evaluasi terhadap penyelenggara yang tidak memenuhi ketentuan.

Salah satu langkah yang disiapkan adalah digitalisasi sistem pembelanjaan SPPG melalui kerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Sistem tersebut ditargetkan mulai diterapkan di seluruh dapur SPPG pada Januari 2027, dengan mempertimbangkan kesiapan infrastruktur dan hasil uji coba.

Kualitas Layanan Jadi Ukuran

Transformasi MBG 2.0 menempatkan kualitas pelaksanaan sebagai salah satu ukuran keberhasilan program, di tengah upaya pemerintah memperluas jangkauan layanan pemenuhan gizi.

Penajaman penerima manfaat, pemerataan fasilitas pelayanan, serta pengawasan penggunaan anggaran menjadi faktor penting untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan.

Tantangan berikutnya adalah memastikan pembaruan data, pengawasan digital, dan standar keamanan pangan dapat diterapkan secara konsisten di seluruh wilayah.

Dengan pendekatan tersebut, keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari jumlah penerima atau dapur yang beroperasi, tetapi juga dari ketepatan distribusi, mutu makanan, keamanan pangan, dan manfaat nyata bagi kelompok sasaran. (mis)

Komentar
komentar yang tampil sepenuhnya tanggung jawab komentator seperti yang diatur UU ITE
  • Sudaryono Perketat Pengawasan MBG, Digitalisasi Belanja SPPG Ditargetkan Januari 2027

Trending Now

Iklan