Oleh: RM Gusti Haes, Penulis adalah Wartawan Senior dan Ketua Umum JAMIRA (Jaringan Media Indonesia Raya)
Ada sebuah prinsip moral yang telah lama hidup dalam ajaran Islam, amar makruf nahi mungkar, yakni mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran.
Prinsip ini bukan sekadar ajaran tentang kesolehan individu. Ia juga mengandung pesan sosial tentang tanggung jawab manusia dalam membangun kehidupan yang adil, tertib, dan bermartabat.
Karena itu, ketika Kapolri menggaungkan komitmen untuk konsisten menjalankan prinsip amar makruf nahi mungkar, pernyataan tersebut patut mendapat perhatian publik.
Di tengah berbagai persoalan penegakan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kejahatan jalanan, narkotika, perjudian, hingga praktik korupsi, masyarakat tentu berharap kepolisian tidak hanya hadir sebagai aparat yang menindak pelanggaran, tetapi juga menjadi institusi yang menjaga nilai-nilai keadilan.
Namun, ada satu pertanyaan mendasar yang tidak boleh dihindari: jika Polri berkomitmen mencegah kemungkaran di tengah masyarakat, sejauh mana keberanian itu juga diterapkan untuk membenahi persoalan di dalam tubuh institusinya sendiri?
Pertanyaan tersebut penting karena integritas penegak hukum tidak cukup dibangun melalui pernyataan moral. Integritas harus dibuktikan melalui tindakan, konsistensi, dan keteladanan.
Moralitas Harus Dimulai dari Keteladanan
Dalam kehidupan bernegara, institusi kepolisian memiliki posisi strategis. Polisi diberi kewenangan untuk menjaga keamanan, melakukan penyelidikan dan penyidikan, serta menegakkan hukum.
Kewenangan tersebut merupakan amanah publik yang harus dijalankan dengan tanggung jawab.
Karena itu, semangat amar makruf nahi mungkar semestinya tidak hanya diterjemahkan sebagai ajakan kepada masyarakat untuk menjauhi kejahatan. Prinsip tersebut juga harus menjadi dorongan bagi seluruh anggota kepolisian untuk menjaga integritas, menolak penyalahgunaan jabatan, dan tidak menggunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.
Tidak ada makna besar dari seruan memberantas kejahatan apabila penyalahgunaan kewenangan oleh aparat justru tidak ditangani secara serius.
Tidak ada keteladanan dalam penegakan hukum apabila masyarakat melihat adanya perbedaan perlakuan antara mereka yang memiliki kekuasaan dan warga biasa.
Dalam konteks ini, membersihkan institusi dari perilaku menyimpang bukan sekadar agenda organisasi. Itu merupakan bagian dari tanggung jawab moral kepada masyarakat.
Sebab, kepercayaan publik terhadap kepolisian tidak dibangun dari seberapa sering pejabat berbicara tentang kebaikan, melainkan dari seberapa konsisten institusi tersebut menghadirkan keadilan.
Jangan Sampai Moralitas Menggeser Negara Hukum
Meski demikian, ada batas penting yang harus dijaga.
Amar makruf nahi mungkar merupakan prinsip moral dan keagamaan. Sementara itu, Indonesia adalah negara hukum yang menjamin keberagaman agama, keyakinan, serta pandangan masyarakat.
Keduanya tidak harus dipertentangkan. Nilai moral dapat menjadi landasan etika dalam menjalankan tugas, tetapi tindakan kepolisian tetap harus berpijak pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
Tidak semua tindakan yang dinilai buruk secara moral otomatis merupakan tindak pidana. Sebaliknya, sesuatu yang secara hukum merupakan pelanggaran harus ditangani berdasarkan ketentuan yang berlaku, bukan berdasarkan selera, tekanan kelompok, atau penilaian subjektif aparat.
Korupsi, peredaran narkotika ilegal, perjudian, kekerasan, dan berbagai tindak kejahatan lainnya harus ditangani melalui proses hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
Namun, perbedaan pendapat, kritik terhadap pemerintah, ekspresi demokrasi, dan perbedaan keyakinan tidak boleh ditempatkan sebagai bentuk kemungkaran yang dapat ditindak hanya karena tidak sejalan dengan pandangan tertentu.
Polisi bukan lembaga yang berwenang menentukan standar moral tunggal bagi seluruh masyarakat.
Polisi adalah institusi negara yang harus melindungi semua warga negara tanpa membedakan latar belakang agama, suku, golongan, maupun pilihan politik.
Di sinilah profesionalisme kepolisian diuji: bagaimana nilai moral dapat memperkuat etika aparat tanpa berubah menjadi pembenaran bagi tindakan sewenang-wenang.
Keberanian Memberantas Kejahatan Harus Menyentuh Akar Persoalan
Salah satu persoalan yang kerap menjadi perhatian masyarakat adalah pemberantasan kejahatan yang belum selalu menyentuh seluruh mata rantai.
Dalam sejumlah jenis kejahatan, pelaku di lapangan bukan satu-satunya pihak yang harus diperiksa. Ada kemungkinan keterlibatan jaringan, pemodal, pengendali, maupun pihak yang memberikan perlindungan.
Pemberantasan narkotika, misalnya, tidak cukup hanya menangkap pengguna atau kurir. Penanganannya membutuhkan pengungkapan jaringan distribusi dan aktor yang mengendalikan peredaran.
Demikian pula perjudian daring. Penindakan tidak semestinya berhenti pada pelaku operasional, tetapi harus diarahkan pada pengungkapan jaringan, aliran dana, dan pihak-pihak yang terbukti terlibat.
Begitu pula dengan korupsi dan kejahatan ekonomi. Penegakan hukum harus berjalan tanpa memandang jabatan, kedekatan, maupun kekuatan finansial seseorang.
Prinsip keadilan akan kehilangan makna apabila hukum hanya terasa kuat terhadap mereka yang lemah, tetapi kehilangan ketegasan ketika berhadapan dengan kekuasaan.
Karena itu, komitmen amar makruf nahi mungkar seharusnya mendorong keberanian institusi untuk memberantas kejahatan secara menyeluruh, profesional, dan tidak tebang pilih.
Kritik Bukan Kemungkaran, Melainkan Bagian dari Demokrasi
Ada satu hal lain yang tidak kalah penting: bagaimana kepolisian memandang kritik masyarakat.
Dalam negara demokrasi, kritik merupakan bagian dari mekanisme pengawasan terhadap kekuasaan. Masyarakat berhak mempertanyakan kebijakan, menyampaikan keberatan, mengungkap dugaan penyimpangan, dan meminta pertanggungjawaban pejabat publik.
Kritik terhadap kepolisian tidak otomatis berarti kebencian terhadap institusi. Justru kritik yang disampaikan berdasarkan fakta dapat menjadi masukan untuk memperbaiki pelayanan dan meningkatkan akuntabilitas.
Polisi harus mampu membedakan kritik, penghinaan, ancaman, dan tindakan pidana. Masing-masing memiliki konsekuensi hukum yang berbeda.
Jangan sampai semangat menjaga ketertiban justru melahirkan ketakutan masyarakat untuk menyampaikan pendapat.
Institusi kepolisian yang kuat bukanlah institusi yang bebas dari kritik, melainkan institusi yang mampu menerima kritik, menjawabnya secara terbuka, dan memperbaiki kekurangan berdasarkan evaluasi.
Dalam hal ini, perlindungan terhadap kebebasan berpendapat merupakan bagian dari tanggung jawab kepolisian dalam menjaga demokrasi.
Mengembalikan Kepercayaan Publik
Kepercayaan masyarakat merupakan modal utama bagi institusi penegak hukum.
Tanpa kepercayaan, tugas kepolisian akan semakin berat. Masyarakat bisa kehilangan keberanian untuk melapor, enggan bekerja sama dengan aparat, bahkan memilih menyelesaikan persoalan hukum di luar mekanisme yang semestinya.
Karena itu, membangun kepercayaan tidak cukup dilakukan melalui kampanye, slogan, atau kegiatan seremonial.
Diperlukan pembenahan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat: pelayanan yang tidak diskriminatif, penanganan laporan yang transparan, perlindungan terhadap korban, penindakan terhadap anggota yang melanggar, serta kepastian bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.
Pengawasan internal juga harus berjalan efektif. Setiap dugaan pelanggaran oleh anggota perlu ditangani secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
Jika prinsip amar makruf nahi mungkar benar-benar menjadi semangat institusi, maka keteladanan harus terlihat dalam tindakan sehari-hari, mulai dari tingkat pimpinan hingga anggota yang berhadapan langsung dengan masyarakat.
Menjadikan Moralitas sebagai Energi Reformasi Polri
Pada akhirnya, seruan amar makruf nahi mungkar yang disampaikan Kapolri dapat menjadi momentum untuk memperkuat etika dan tanggung jawab sosial kepolisian.
Namun, keberhasilannya tidak boleh diukur dari seberapa luas prinsip tersebut disosialisasikan, melainkan dari perubahan nyata dalam perilaku dan kinerja institusi.
Masyarakat tidak hanya membutuhkan polisi yang tegas terhadap pelaku kejahatan. Masyarakat juga membutuhkan polisi yang jujur, adil, profesional, humanis, dan berani mengoreksi dirinya sendiri.
Moralitas harus berjalan bersama hukum. Ketegasan harus berdampingan dengan keadilan. Kewenangan harus dibatasi oleh konstitusi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Sebab, amar makruf nahi mungkar tidak boleh berhenti sebagai seruan untuk memperbaiki masyarakat. Ia juga harus menjadi keberanian untuk memperbaiki diri sendiri, termasuk bagi institusi yang diberi kewenangan menegakkan hukum.
Jika Polri ingin menjadi garda terdepan dalam mencegah kemungkaran, langkah pertama yang harus ditunjukkan adalah memastikan tidak ada kemungkaran yang dibiarkan tumbuh di dalam tubuhnya sendiri.
Di situlah keteladanan dimulai. Dan di situlah kepercayaan publik terhadap Polri dapat dibangun kembali. (*)
