Lidik Pro Desak DPRD dan Pemda Soppeng Potong Anggaran Pejabat, Bukan Program Rakyat.
JBNNEWS.CO.ID SOPPENG — Kebijakan pemerintah pusat yang memangkas dana transfer ke daerah (TKD) mulai membuat reaksi di Kabupaten Soppeng. Sejumlah pihak menilai, kebijakan efisiensi ini bisa berdampak ke pelayanan publik dan kesejahteraan pegawai kecil kalau tidak dilakukan secara adil dan terbuka.
Ketua LSM Lidik Pro Soppeng, Suheri Sulle, meminta pemerintah daerah dan DPRD agar tidak menjadikan efisiensi anggaran sebagai alasan untuk memotong program yang langsung menyentuh masyarakat kecil.
Menurutnya, masih banyak anggaran yang tidak penting dan bisa dikurangi, seperti perjalanan dinas, bimbingan teknis, dan tunjangan pejabat serta anggota DPRD.
“Jangan sampai anggaran rakyat dipotong di bawah, tapi di atas mereka malah menambah fasilitas. Kalau rakyat dan pegawai kecil dikorbankan, sementara pejabat sibuk minta kenaikan tunjangan, bimtek, dan perjalanan dinas, itu bentuk pengkhianatan terhadap amanah publik,” kata Suheri, Rabu (22/10).
Ia menegaskan, efisiensi seharusnya dimulai dari atas, bukan dari rakyat kecil.
“Kalau memang mau efisiensi, potong dulu anggaran DPRD dan pejabat tinggi. Jangan malah program rakyat yang dikurangi,” ujarnya.
Suheri juga menyoroti kabar adanya permintaan kenaikan anggaran oleh DPRD di tengah kondisi keuangan yang sulit.
“Saya dengar ada upaya meminta kenaikan anggaran. Itu sangat tidak fair, karena mereka wakil rakyat. Mudah-mudahan itu tidak benar,” tambahnya.
Menurut Lidik Pro, transparansi anggaran sangat penting agar masyarakat tahu arah kebijakan pemerintah. Proses rasionalisasi anggaran harus dilakukan secara terbuka agar tidak menimbulkan kecurigaan publik.
Suheri juga membandingkan penghasilan anggota DPRD dengan ribuan pegawai non-ASN di Soppeng. Ia menyebut ada sekitar 3.500 pegawai P3K paruh waktu dengan honor kecil, sedangkan anggota DPRD punya penghasilan besar.
“Perbandingannya jauh sekali. Legislator harus punya rasa empati, jangan sampai mereka terlihat hidup mewah di tengah rakyat yang kesusahan,” tutup Suheri.
LSM Lidik Pro berharap Pemda dan DPRD bisa lebih peka terhadap kondisi masyarakat. Efisiensi anggaran, katanya, jangan hanya jadi slogan, tapi harus benar-benar berpihak pada rakyat kecil.
Editor ; Harry Goa
