JNB News - Dugaan adanya dana Siluman sebesar 400 juta di Pengurus Simpan Pinjam Perempuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (SPP-PNPM) Kecamatan Citta saat seorang nara sumber membeberkan ke Wartawan, Kamis 9/12/2021
Dalam beberannya ke tim investigasi media ini diketahui, dalam pembukuan, dana tersebut tercatat ada dengan nilai sekira 400 juta rupiah namun faktanya dana tersebut tidak ada raib entah kemana.
"Memang dalam pembukuan dana ada sebesar 400 juta, tapi saat mau digulirkan lagi dana itu tidak adalagi, bisa jadi dana itu digunakan sendiri oleh pengurus," ungkap dia yang identitas dirahasiakan media ini
Ketua SPP PNPM Citta saat hendak dikonfirmasi awak media ini dikediamanmya tidak berada ditempat sehari Full, Ponsel miliknya yang dihubungi juga tidak aktif.
Dalam kasus dugaan korupsi dana SPP PNPM yang saat ini bergulir di Kejaksaan Negeri Soppeng. Kejari Soppeng telah menetapkan 1 orang tersangka.
Satu orang tersangka tersebut adalah pengurus SPP PNPM Kecamatan Liliriaja. Meski sudah berstatus tersangka Kejari Soppeng belum melakukan penahanan dengan alasan yang bersangkutan Koperatif
"Tersangkanya masih koperatif sehingga kita tidak melakukan penahanan," ucap Musdar Kasi Intel Kejari Soppeng beberapa hari lalu.
Untuk diketahui dana PNPM ini begulir sejak tahun 2016, awalnya dana PNPM yang bersumber dari Negara ini peruntukan berbentuk fisik yang pengelolaanya secara swadaya ditingkat desa atau kelurahan. pada tahap berikutnya berbentuk simpan pinjam perempuan secara bergulir.
prosedurnya adalah, warga membentuk kelompok, kelompok tersebutlah yang mengajukan pinjaman ke Pengurus kecamatan guna pengembangan modal usaha dengan pengembalian secara bertahap. setelah kelompok-kelompok ini melunasi pinjamannya maka dia berhak mengajukan pinjaman lagi. Yang jadi masalah disini ketika kelompok warga masyarakat hendak meminjam kembali banyak yang tidak diberikan padahal dana itu memang bergulir
Tidak bergulir dana tersebut terindikasi kuat di selewengkan oleh pihak pengurus ditingkat kecamatan sehingga saat ini terpaksa harus berurusan dengan aparat penegak hukum
Dana PNPM Tersebut sebesar 7,2 Milyar yang terbagi di 8 kecamatan, rata ratanya tiap kecamatan mendapatkan 1,6 Milyar. (JBN/AT)
